INDONESIA-AMERIKA SERIKAT Hubungan yang Layak Ditata Ulang

Posted on November 6, 2012

0


kompas, 02 November 2012

 

KOMPAS/ALIF ICHWAN

 

Simon Saragih

”Ada, jelas ada manfaat positif hubungan RI-AS di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama. Misalnya, hubungan AS-RI relatif aman dari konflik dan masalah,” demikian dikatakan Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel.

Pernyataan Marciel ada benarnya. Di bawah Obama, hubungan RI-AS relatif aman-aman saja. Di zaman sebelumnya, AS lebih sering memperlihatkan ”taring” ketimbang suasana nyaman. Paling parah adalah campur tangan CIA lewat dukungan pemberontakan daerah-daerah dan prahara lain yang kemudian melahirkan era Orde Baru.

Selama Orde Baru, hubungan RI-AS mirip hubungan tuan dan bawahan. AS lebih banyak mendikte. Di tengah itu muncul pula isu mafia Berkeley, Konsensus Washington yang intinya meliberalkan perekonomian Indonesia hingga dominasi sektor pertambangan AS di Indonesia.

Tidak ada hubungan internasional RI yang lebih signifikan di jagat ini selain hubungan dengan AS dari segi geo-ekonomi politik. Hubungan ini begitu kental dan sangat berarti. Lebih jauh dari itu, ada banyak prahara dalam hubungan RI-AS, seperti kasus terpisahnya Timor Timur, kasus kerusuhan Mei 1988, dan kasus Papua yang tetap rawan.

Tidak ada hubungan RI dengan negara lain yang begitu berpengaruh kuat selain dengan AS. Maka, tidak heran jika sampai Soekarno sempat berucap dengan istilah terkenal itu ”go to hell”.

Kelompok bernama BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) seyogianya beranggotakan Indonesia ketimbang Afrika Selatan. Namun, BRIC memilih Afrika Selatan ketimbang Indonesia dan mengubah nama BRIC menjadi BRICS. Menurut pengamat ekonomi, Rizal Ramli, BRIC melihat RI yang begitu kuat di bawah pengaruh AS. Salah satu syarat keanggotaan BRICS adalah negara itu relatif punya independensi. Padahal, menurut ekonom AS, Nouriel Roubini, Indonesia lebih layak ketimbang India sebagai anggota BRICS.

Mengingat itu semua, tidak salah juga jika Marciel mengatakan di bawah Obama hubungan RI-AS relatif kalem. Keberadaan saudari Obama, Maya Soetoro, dan fakta bahwa ibunya, Stanley Ann Dunham, pernah berkarya lama di Indonesia, serta Obama yang tinggal beberapa tahun di Indonesia memunculkan benih cinta Obama kepada Indonesia.

Namun, kini ada era baru. Posisi AS sebagai penguasa geopolitik satu-satunya di jagat raya sudah mulai memudar. Bahkan, Indonesia harus memulai penataan hubungan baru dengan AS. Ini juga sehubungan dengan prediksi bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan besar di masa depan. Indonesia harus siap dan mau memulai.

Ada alasan urgen lain mengapa RI harus menata ulang hubungan ini. Di bawah AS, Indonesia menanggung embargo senjata dengan alasan hak asasi manusia terkait Timor Timur. Namun, siapa sebenarnya negara asing yang berperan di balik terpisahnya Timor Timur?

Embargo ini, walau sudah dikatakan dicabut, sempat mencelakai Indonesia. Negara tetangga yang jauh lebih kecil seperti Malaysia pun amat tidak segan dengan RI. Ini adalah sebuah risiko besar bagi Indonesia karena terlalu lembek dan terus ditekan AS dengan alasan apa pun.

Sektor pertambangan

Isu lain yang juga sangat signifikan dalam hubungan RI-AS adalah perihal sektor pertambangan. Selama ini bisa dikatakan, hubungan RI-AS dari segi investasi dan perdagangan juga cukup signifikan mengembangkan perekonomian Indonesia. Adalah suatu hal yang tidak bisa dimungkiri pula jika Indonesia meraih manfaat besar secara investasi dan perdagangan dalam berhubungan dengan AS.

Meski demikian, kajian tentang bagi hasil kontrak pertambangan, di mana dominasi AS begitu kuat karena menguasai 80 persen sektor pertambangan di Indonesia, adalah sesuatu yang harus dipikirkan kembali.

Ada banyak negara di dunia ini yang menggantikan perjanjian kontrak migas status quo, seperti Bolivia, Venezuela, dan Argentina. Tentu ancaman dan risiko besar digembar-gemborkan oleh pers Barat. Namun, Bolivia, Argentina, dan Venezuela tetap jalan dengan niatnya.

Alasan Presiden Christina Fernandez merombak perjanjian bagi hasil minyak adalah Argentina telah dirugikan kontraktor minyak asing. Christina tetap bergeming walau Repsol, raksasa perminyakan Spanyol, merasa dirugikan walau sudah puluhan tahun menikmati rezeki minyak dan gas Argentina.

Obama atau Romney

Sehubungan dengan itu, kelangsungan Pemilu AS pada 6 November menjadi momentum untuk Indonesia melakukan refleksi diri. Apakah status quo dilanjutkan atau akan ada modifikasi?

Pengamat sosial politik, Hasibullah Satrawi, mengatakan, RI selama ini terlena dan kurang taktis memanfaatkan keberadaan Obama untuk menaikkan postur RI di panggung Internasional. Dari sisi dunia Islam, misalnya, Indonesia adalah yang terbesar dan tergolong demokratis. Ini bisa menjadi alat bagi Indonesia untuk mengimbangi dominasi AS, terutama dalam hal isu terorisme. Indonesia bisa menunjukkan Islam tidak terkait terorisme.

”Ada sebenarnya keuntungan bagi Indonesia dengan keberadaan Obama, yang mempunyai hubungan sangat erat dengan kita, baik yang sifatnya emosional hingga yang bersifat kepentingan bilateral. Hal ini terlihat jelas dari beberapa kali kunjungan Obama ataupun pejabat tinggi AS lain ke Indonesia selama Obama menjadi presiden,” kata Hasibullah.

Persoalannya adalah Pemerintah Indonesia kurang pandai memanfaatkan hubungan erat dengan AS di masa pemerintahan Obama. Ibarat permainan sepak bola, Indonesia tidak pandai menerima umpan apik dari Obama untuk dikonversi menjadi gol dalam bentuk kebijakan yang strategis.

Sebagai contoh, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dan mempunyai pengalaman demokratisasi yang relatif mapan, semestinya Indonesia bergerak untuk meneguhkan diri sebagai kiblat demokrasi bagi dunia Islam. Hal ini mengingat dunia Islam saat ini sangat membutuhkan contoh hubungan yang ideal antara Islam dan demokrasi.

AS hampir bisa dipastikan mendukung penuh Indonesia seandainya mengambil peranan strategis seperti di atas mengingat banyak negara sekutu AS di Timur Tengah berguguran, seperti Mesir, Yaman, dan yang lain. ”Akan tetapi, sejauh ini Indonesia masih kalem saja,” kata Hasibullah.

Dalam konteks Mitt Romney, calon presiden dari Partai Republik, yang menang, ”Indonesia mungkin tidak akan banyak punya peluang, apalagi peran. Romney cenderung membawa ideologi perang yang akan membuat hubungan AS dengan dunia Islam kembali memburuk, seperti pada masa pemerintahan George W Bush,” lanjut Hasibullah.

Jika Obama menang kembali, Indonesia berkesempatan menjadi pendamping bagus bagi AS. Selain itu, juga bisa membuat Indonesia berkesempatan lebih besar menata strategi kebijakan luar negeri.

Hal senada diutarakan Kurtubi, pengamat perminyakan. ”Romney seorang Republikan konservatif dan didukung korporasi, termasuk korporasi tambang migas. Dilihat dari sisi kebijakan energi dan pertambangan, kalau Romney menang, kemungkinan dukungan Pemerintah AS terhadap korporasi tambang AS di Indonesia akan tambah kuat sehingga posisi mereka dalam membatalkan renegosiasi kontrak juga kuat.”

”Obama adalah Demokrat liberal dan relatif lebih kondusif pada penataan kembali hubungan RI-AS, termasuk soal renegosiasi kontrak migas,” kata Kurtubi. ”Usul saya, siapa pun yang menjadi presiden AS, Indonesia harus menata ulang pengelolaan migas, energi, dan tambang sesuai amanat Pasal 33 UUD di mana negara harus berdaulat penuh atas kekayaan alamnya. Para investor asing dan swasta hanya sebatas sebagai kontraktor dan bukan pemilik deposit migas sehingga tidak boleh dijadikan agunan oleh kontraktor. Kebijakan baru agar diarahkan untuk kemakmuran rakyat semaksimal mungkin,” lanjut Kurtubi.

Kwik Kian Gie, mantan Menko Perekonomian, skeptis Indonesia bisa menata ulang hubungan RI-AS. ”Obama pun dikuasai sepenuhnya oleh korporat. Kalau dia berani akan menghadapi nasib seperti JF Kennedy dan keluarga. Artinya, Obama sendiri walau lebih bersahabat kepada Indonesia akan sulit menyetujui renegosiasi hubungan bilateral RI-AS,” katanya.

Apa yang bisa dilakukan? ”Mereka yang bisa melindungi Indonesia hanya pemimpin Indonesia sendiri yang hebat. Ini sudah dibuktikan oleh Presiden Venezuela Hugo Chavez dan Presiden Bolivia Evo Morales. Sedihnya, semua pemimpin kita secara sukarela menjadikan dirinya budak.”

Namun, waktu akan membuktikan, Indonesia tidak bisa mempertahankan status quo hubungan yang tidak seimbang.