Laporkan Partai Fiktif

Posted on November 6, 2012

0


Kompas, 02 November 2012

16 Parpol Diminta Siapkan Diri

Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebaiknya melaporkan ke polisi soal pengurus partai politik yang fiktif. Jangan sekadar membuat kegaduhan politik lewat media massa. Sebab, hal itu tanda awal kebohongan publik yang memperlihatkan kualitas parpol.

Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu Girindra Sandino dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) di Jakarta, Kamis (1/10), mengatakan, penggandaan identitas yang dilakukan parpol demi memenuhi persyaratan menjadi calon peserta pemilu harus ditindak. KPU tidak boleh kompromi politik. Bawaslu juga tidak boleh menganggap enteng persoalan itu.

”Bawaslu harus proaktif. KPU harus memperbaiki kinerjanya yang selama ini kurang transparan di hadapan publik. Media massa pun hendaknya jangan mau sekadar dijadikan alat untuk menyajikan informasi KPU,” kata Koordinator Formappi Sebastian Salang. ”Harusnya KPU membuat tabulasi persyaratan yang bisa dilihat secara transparan oleh publik,” ujarnya.

Dalam diskusi itu, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Said Salahudin dan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti yang mengevaluasi kinerja KPU dan Bawaslu mengkritik keras transparansi selama ini. ”Tahap pendaftaran yang sudah menggugurkan 12 partai, kemudian tahap verifikasi administrasi yang menggugurkan 18 partai, hanya dilakukan dalam bentuk pengumuman atau pemberitahuan,” ujar Said.

”Ketertutupan KPU semakin parah dalam penyelenggaraan pemilu. Masak setiap pemilu, partai hanya diberi tahu gugur tanpa kejelasan alasan-alasannya,” ujar Ray.

Sementara itu, pengurus parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi kembali mendatangi kantor KPU kemarin pukul 15.00. Mereka memaksa menemui ketua dan anggota KPU yang sedang rapat dengan perwakilan parpol yang lolos verifikasi administrasi. Setelah berteriak-teriak dan membacakan pernyataan keberatan, para politisi parpol itu menunggu di ruang media.

Anggota KPU, Sigit Pamungkas dan Juri Ardiantoro, menemui para fungsionaris parpol itu pukul 16.30. Sigit menjelaskan, KPU akan memberikan berita acara rincian hasil verifikasi administrasi kepada 34 parpol. Namun, untuk 18 parpol yang tak lolos verifikasi administrasi, KPU menjadwalkan Jumat (2/11).

Namun, Bawaslu menilai ada pelanggaran kode etik dilakukan oleh KPU. Sebab, KPU memundurkan pengumuman hasil verifikasi administrasi dari 25 Oktober menjadi 28 Oktober. Hal ini melanggar Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014.

Karena itu, menurut Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Endang Wihdatiningtyas, Bawaslu akan merekomendasikan kasus ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Namun, Ida mengatakan, KPU sudah menyiapkan pijakan dalam pengunduran jadwal itu. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 yang kemudian diubah menjadi Nomor 11 Tahun 2012 sudah direvisi menjadi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012.

Di kantor KPU, 16 parpol yang lolos administrasi diminta menyiapkan diri untuk verifikasi faktual, termasuk di tingkat daerah. Menurut anggota KPU Ida Budhiati, verifikasi kepengurusan, misalnya, parpol perlu menghadirkan ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara umum, dan pengurus perempuan untuk membuktikan kuota 30 persen. KPU di semua jenjang akan mengecek kantor parpol berstatus sewa, pinjam, atau hak milik. (OSA/INA)