PARTISIPASI MASYARAKAT Korupsi Berawal dari Proses Pemilu

Posted on November 6, 2012

0


Kompas, kamis 01 november 2012

Jakarta, Kompas – Kualitas pemilihan umum, baik memilih presiden, DPR, DPRD, DPD, maupun kepala daerah, belum memenuhi harapan. Paling tidak, faktor penyebabnya adalah pemilu cenderung menjadi cikal-bakal dalam mendorong anggota legislatif dan kepala daerah di kemudian hari untuk melakukan korupsi.

Demikian dikatakan dosen ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, saat membahas Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Partisipasi Masyarakat dan Kampanye, Rabu (31/10) di Jakarta.

”Partai politik hendaknya tidak hanya gaduh dalam pesta demokrasi dengan ramai-ramai mendaftarkan diri menjadi calon peserta pemilu, apalagi ramai-ramai menggugat Komisi Pemilihan Umum karena merasa tidak diloloskan dalam verifikasi, tetapi juga bertanggung jawab dalam menyeleksi pemilihan calon yang diusung parpol,” kata Abdul.

Abdul menunjukkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 yang menyebutkan sebanyak 17 gubernur dan 135 bupati/wali kota tersangkut korupsi. Kredibilitas para calon sejak awal perlu dicermati, dari ijazah yang bisa diduga sudah dipalsukan hingga calon tersebut pernah dihukum atau melakukan perbuatan tercela lainnya.

Menurut dia, kualitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah selama ini memang masih banyak kekurangan dan harus diperbaiki. Berbagai permasalahan tersebut antara lain tidak adanya pembatasan dana kampanye dan pembatasan ruang publik yang digunakan untuk kampanye. Karena tidak ada pembatasan ini, semua calon berlomba-lomba memaksimalkan penggunaan modal kampanye untuk membuat atribut kampanye dan dipasang di ruang publik.

”Saya menyebutnya, modal yang harus dikeluarkan oleh sang calon sangat besar. Selain untuk membeli ’perahu partai pendukung’, juga membiayai kampanye untuk membeli suara pemilih. Di sinilah terjadi politik uang,” ujar Abdul.

Dia juga melihat, faktor lain yang memperkeruh pemilu justru terletak pada keterbatasan kualitas dan kapasitas dari anggota KPU, terutama KPU daerah. Pada beberapa kasus, pentahapan pilkada berlangsung kacau-balau dan banyak pelanggaran berbuntut gugatan-gugatan.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengatakan, interaksi dalam kampanye hendaknya ditegaskan dalam peraturan KPU agar tidak sekadar membiarkan partai politik memberikan janji-janji kepada rakyat. Pesan haruslah bersifat mendidik dan informatif, berbahasa yang santun dan tidak menghina kelompok lain.

”Kampanye yang penuh hasutan bisa membuat proses demokrasi semakin mengalami kemunduran,” ujar Syamsuddin.(osa)