Pemerintah Harus Lindungi Pedagang

Posted on November 6, 2012

1


Kompas, kamis 01 november 2012

Pemberian Izin Minimarket di Tangsel Dihentikan

 

Jakarta, Kompas – Pasar tradisional kian terdesak oleh menjamurnya pasar modern, minimarket, dan proyek pembangunan yang tidak memperhitungkan dampak buruk terhadap usaha kecil. Berkaitan dengan itu, pemerintah didesak agar bisa melindungi para pedagang kecil tersebut.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, misalnya, mulai Oktober ini memutuskan menghentikan atau moratorium pemberian izin minimarket. Terus menjamurnya gerai toko modern atau gerai minimarket di Tangerang Selatan dikhawatirkan mematikan pedagang kecil dan pasar tradisional.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tangerang Selatan (Tangsel) Muhammad mengatakan, penghentian itu sudah dimulai dengan waktu yang belum terbatas, Rabu (31/10).

”Penghentian itu karena jumlah toko modern sudah sangat banyak, sedangkan Tangsel wilayahnya tidak terlalu luas. Kami khawatir hal itu akan mematikan usaha kecil atau pasar tradisional,” kata Muhammad.

Menurut Muhammad, penghentian pemberian izin itu telah berlaku. ”Saya telah diperintahkan oleh sekda sejak beberapa hari yang lalu,” katanya.

Menjamurnya minimarket juga ditentang sejumlah pemilik toko kelontong kecil dan pedagang pasar tradisional. Salah satunya oleh para pedagang tradisional Himpana, Pondok Ranji, Ciputat, yang menolak kehadiran salah satu gerai minimarket di dekat pasar mereka.

Muhammad menyebutkan, jumlah toko atau pasar modern di Tangsel saat ini telah mencapai 320 unit. Sebagian besar, terutama gerai-gerai minimarket itu, tidak berizin atau ilegal. Toko atau pasar modern yang terdapat di Tangsel di antaranya Carrefour, Giant, Superindo, Indomart, Alfamart, dan Alfamidi.

Anggota DPRD Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Kesra DPRD Kota Tangsel Sugeng Santoso mengatakan, DPRD memang menghendaki agar pemberian izin baru minimarket itu dihentikan terlebih dahulu. ”Setidaknya sampai ada peraturan soal penataan pasar modern dan daerah ini,” ujar Sugeng.

DPRD dan Pemkot Tangsel saat ini tengah membahas peraturan daerah untuk penataan pasar modern dan tradisional. Selain menghentikan pemberian izin, Tangsel juga akan menertibkan minimarket-minimarket ilegal atau tidak berizin.

Gagal bertemu Wagub

Sementara itu, di Jakarta, puluhan pedagang Pasar Klender, Jakarta Timur, mengadu ke Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rabu. Mereka menolak keberadaan pasar modern yang dibangun berdampingan dengan Pasar Klender.

Rencananya pedagang hendak bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Namun, karena jadwal Basuki padat, pedagang tidak dapat bertemu wakil gubernur itu.

”Saya ingin wagub mengambil sikap. Kami terancam dengan keberadaan pasar modern yang hanya berbatasan dengan tembok,” tutur Sapril (52), pedagang alat-alat tulis di Pasar Klender.

Sapril mengatakan, pengaduan ke Balai Kota merupakan yang pertama kali dilakukan. Pedagang ingin menagih janji kedua pimpinan Jakarta yang baru atas komitmen mereka membela pedagang kecil.

Kuasa hukum pedagang Pasar Klender, Rizki, mengatakan, pedagang akan kembali lagi ke Balai Kota pekan ini. Pemerintahan Jokowi-Basuki harus mampu membuktikan janji politiknya berpihak kepada pedagang kecil.

”Hari ini kami mencoba masuk tanpa birokrasi yang berbelit, ternyata tidak dapat bertemu wakil gubernur,” katanya.

Dampak MRT

Ngadiran dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia yang beraktivitas di kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, mengatakan, sekitar 8.000 pedagang tradisional dari sembilan pasar di Fatmawati khawatir akan terkena dampak negatif dari rencana proyek pembangunan mass rapid transit (MRT).

Pasar-pasar itu antara lain Pasar Blok A, tiga lokasi pasar di kawasan Blok M, Pasar Cipete, Pasar Mede, dan ITC Fatmawati. Proyek MRT layang Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia yang melewati Fatmawati dikhawatirkan menekan jumlah kedatangan konsumen sehingga merugikan pedagang.

Lebar Jalan Fatmawati saat ini hanya 22 meter. Apabila sebagian jalan itu dipakai untuk proyek MRT, maka jalan akan semakin menyempit. ”Saat ini saja Fatmawati setiap hari selalu macet,” kata Ngadiran.

Pada saat proyek dijalankan ada kemungkinan sebagian Jalan Fatmawati ditutup sementara. ”Bagaimana konsumen bisa mendatangi kami? Tolong pemerintah pikirkan lagi,” katanya.

Di tempat lain, warga RW 13, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat , mendesak kelurahan dan kecamatan menertibkan sekitar 200 pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Peta Barat.

Para PKL menduduki sekitar tiga meter bahu jalan, masing-masing di kiri dan kanan jalan di sepanjang 500 meter. Padahal, jalan di sekitar SMP Negeri 186 adalah salah satu jalan utama menuju Bandara Soekarno-Hatta. (RAY/NEL/WIN/NDY)