PENGUASAAN ENERGI Ketika AS Menguasai Sumber Energi

Posted on November 6, 2012

0


Kompas, 02 november  2012

Suhartono dan Anton Sanjoyo

Meskipun berabad-abad menjajah Indonesia, penguasaan terhadap sumber-sumber minyak bumi, gas alam, dan mineral, tak bisa dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Para investor asal Belanda baru benar-benar bisa menguasai pada pertengahan abad ke-19. Itu pun masih dalam skala yang terbatas dan tak bertahan lama.

Berbeda halnya dengan Amerika Serikat (AS) yang tak perlu menjajah Indonesia hingga 3,5 abad lamanya. Dimulai dengan Stanvac, ketika berakhirnya Perang Dunia II, investor minyak dan gas (migas) AS mulai merajai bumi Nusantara.

Sukses Stanvac disusul delapan tahun kemudian oleh dua perusahaan AS lainnya, yakni Standard Oil of California (Socal) dan Texas Company (Texaco) yang belakangan namanya menjadi PT Caltex (California Texas Oil) Pacific Indonesia.

Caltex kemudian berubah nama kembali pada tahun 2001 menjadi Chevron. Lewat tiga anak perusahaannya, Chevron tercatat mendominasi produksi minyak Indonesia. Perusahaan ini tercatat pernah memproduksi minyak mentah sampai 1 juta barrel per hari dari 1,6 juta barrel per hari minyak produksi Indonesia secara menyeluruh.

Selain Chevron, perusahaan migas AS lainnya yang tercatat mendominasi sektor energi di Indonesia adalah ExxonMobil. Dari data Institute for Global Justice 2010, penguasaan blok migas ExxonMobil menyebar dari ujung barat di Aceh hingga ujung timur di Papua.

Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyatakan, AS tak hanya mengambil alih dari tangan penjajah Belanda, tetapi juga dari tangan bangsa Indonesia sendiri. Ia memberi contoh Blok Cepu yang pernah diberikan kepada Tommy Soeharto di era Orde Baru, kemudian dijual lagi kepada ExxonMobil. ExxonMobil kemudian menentukan sendiri produksinya. ”Pemerintah tak mampu berbuat apa-apa meskipun ExxonMobil di Blok Cepu tak mencapai target produksi 160.000 barrel per hari sejak dua tahun lalu,” ujar Marwan.

”Penguasaan AS dan negara asing lainnya sekarang ini bisa mencapai 70-80 persen. Sisanya Pertamina dan perusahaan dalam negeri. Jadi, kita kalah dalam segala hal, termasuk negosiasi di Blok Cepu,” tambah Marwan

Perusahaan-perusahaan asing lainnya di antaranya berasal dari Inggris (British Petroleum), Perancis (Total), Norwegia (State Oil), Italia (ENI), dan negara Eropa lainnya.

 

Mineral dan tambang

Dominasi perusahaan AS tak hanya di sektor energi, tetapi juga di mineral dan tambang. Dua perusahaan AS yang saat ini menguasai sektor mineral dan tambang adalah PT Freeport Indonesia (FI) dan PT Newmont. PT FI merupakan anak perusahaan dari Freeport-McMoran Copper & Gold Inc.

Dengan areal operasi di kawasan tambang Grasberg, FI memiliki prospek jangka panjang yang luar biasa. Kawasan ini menghasilkan tembaga dan emas terbesar di dunia, yang memiliki cadangan emas mencapai 46,1 juta troy ounce atau setara dengan 1.429 miliar gram emas.

Meski cadangan tambang dan emasnya sangat besar, pemerintah hanya memiliki saham sebesar 9,36 persen. Emas yang diproduksi FI tak diolah di Indonesia, melainkan diolah di AS.

”Pemerintah terbentur jika mau menaikkan kepemilikan sahamnya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 20/1994 tentang kepemilikan saham perusahaan yang didirikan untuk penanaman modal asing. Sebab, dengan PP itu, tak ada kewajiban FI melakukan divestasi saham,” ujar Marwan.

Sejarah minyak AS

Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R Priyono menyatakan, wajar jika investor AS dan negara lainnya hingga saat ini masih memegang sekitar 70 persen penguasaan sektor migas.

”Ini karena sejarah minyak di Indonesia dan sejarah minyak AS sendiri. Dari dulu, investor AS, selain juga Inggris, sudah melakukan eksplorasi di Indonesia, seperti Chevron. Jadi, pengelolaan minyak bukan sebatas investasi saja, tetapi juga sejarah,” kata Priyono.

Priyono menyatakan, perusahaan nasional masih terbatas dalam pembiayaan dan teknologi sehingga tidak semua blok dikuasai oleh perusahaan nasional. ”Sebagai contoh, proyek Donggi Sonoro di Sulawesi, kita serahkan ke perusahaan nasional. Biayanya 1 miliar dollar AS. Ternyata, perusahaan nasional kita 500 juta dollar AS saja sudah ngos-ngosan. Apalagi kalau nanti Pertamina ditunjuk menjadi operator di semua ladang. Apakah cash flow dan kemampuan Pertamina bisa?

Ia mengatakan, Pertamina harus dididik dan tidak dimanjakan. ”Pertamina harus tumbuh secara sehat, dan bukan besar karena dimanja,” papar Priyono.

Menyikapi tudingan penguasaan sektor energi oleh perusahaan AS dan asing lainnya, Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini menepis. ”Tidak ada penguasaan atau dominasi asing di sektor migas. Kita mengelola sendiri dan berdikari. Namun, memang kita harus berkolaborasi dengan investor lainnya dengan sistem bagi hasil,” ujar Rudi.

Menurut Rudi, tak berarti ada perusahaan AS dan asing sekarang ini, berarti ada dominasi di sektor migas. ”Tak berarti pula adanya asing, kita tidak sejahtera. Dengan sistem bagi hasil, pendapatan dari migas saat ini mencapai 62 persen dari nilai APBN kita setiap tahunnya,” katanya. Volume APBN 2012, misalnya, mencapai Rp 1.300 triliun.

Rugi ratusan triliun

Pengamat perminyakan Kurtubi berpendapat berbeda. Menurut dia, rakyat Indonesia sangat dirugikan justru dengan keluarnya UU Migas Nomor 22/2001 yang memerintahkan kontrak-kontrak migas dilakukan oleh BP Migas, bukan oleh Pertamina. ”Kerugiannya ratusan triliun,” ujarnya.

Karena BP Migas bukan entitas bisnis, maka minyak dan gas bagian negara yang berasal dari kontraktor asing tidak bisa dijual sendiri oleh BP Migas. ”Undang-undang memerintahkan BP Migas menunjuk pihak lain untuk menjualnya,” kata Kurtubi.

Contohnya adalah lapangan gas Tangguh yang dioperasikan oleh British Petroleum (BP). Karena BP Migas bukan entitas bisnis, maka yang membangun pabrik gasnya ditunjuk BP juga. BP ketiban rezeki nomplok. ”Dia bangun pabrik, biayanya bisa di-mark-up dan pinjam uang ke bank dengan jaminan pemerintah kita,” papar Kurtubi.

Setelah menjadi gas cair, formula penjualannya pun amat buruk karena harga dikunci pada 3,35 dollar AS per mmbtu.

Kurtubi membandingkan dengan lapangan gas Bontang yang pabriknya dikelola Pertamina lewat PT Badak. Meski lapangan gas Bontang ditemukan investor asing, namun karena undang-undang lama memerintahkan Pertamina yang berkontrak, perusahaan negara itu bisa membangun dan memiliki pabriknya serta menjual ke Jepang dengan harga bagus, 20 dollar AS per mmbtu.

”Harga gas Bontang akan naik terus seiring dengan naiknya harga minyak dunia. Sementara harga gas Tangguh mandek di angka 3,35 dollar,” tutur Kurtubi

”Kalau formula harga gas tangguh mengikuti formula harga gas Bontang, negara akan mendapat tambahan pendapatan Rp 30 triliun,” jelas Kurtubi.

Kerugian lain terkait UU Migas 2001, blok-blok migas yang selesai kontraknya seharusnya 100 persen kembali ke negara. Artinya diteruskan oleh negara. Namun karena yang meneruskan adalah BP Migas, yang notabene tidak punya aset apa-apa, ketentuan ini tidak bisa berjalan.

Di blok Mahakam, akibat undang-undang migas ini, rakyat Indonesia dirugikan sekitar Rp 50 triliun. Nah!