TAJUK RENCANA – Serba Tergagap-gagap

Posted on November 6, 2012

0


Kompas, 02 november 2012

 

 

Meskipun tidak diharapkan, konflik fisik serupa yang menewaskan belasan orang di Way Panji, Lampung, diperkirakan akan sering terjadi.

Ada beberapa faktor yang bisa jadi pemicu. Eskalasi politik, terlepasnya simpul kebersamaan, menguapnya harapan yang dibawakan reformasi 1998, dan terutama perasaan ketidakhadiran aparat keamanan, lebih jauhnya pemerintahan. Kohesivitas sosial meleleh.

Benarlah pendapat pakar menyusul tragedi Lampung. Meredupnya atau mencairnya ikatan sosial menjadi sebab. Apa yang terjadi merupakan refleksi, lebih tepatnya reperkusi, kondisi perpolitikan yang karut-marut. Banyaknya kasus korupsi yang menggantung ikut ambil bagian dalam terbangunnya ketidakpuasan dan keputusasaan massal.

Dengan referensi kisah masing-masing, gesekan kecil menyebabkan konflik meletup. Akarnya ketidakpuasan, perasaan keterpinggiran, kecemburuan sosial, dan ketertinggalan. Di zaman sebelum 1998, kekerasan horizontal diperkecil kemungkinannya lewat politisasi SARA. Ideologi dipersempit dalam ideologi tunggal Pancasila.

Kohesivitas sosial yang dibangun paksa lewat praksis pemerintahan represif lebih dari 30 tahun menciptakan kebersamaan semu. Suasana tenteram semu yang berkembang tidak alami, yang memungkinkan setiap saat bisa diletupkan. Di saat yang sama, praksis pemerintahan yang kurang berwibawa, yang tidak prorakyat, yang tidak decisive, membuka ruang untuk tindakan anarkistis.

Kondisi sosial seperti itu yang kita saksikan sekarang. Aparat keamanan yang tidak cekatan dan prevoir mengakibatkan semua serba terlambat. Serba tergagap-gagap. Kedodoran. Padahal, tindakan mencegah lebih mudah. Tergagap-gagap khawatir terjerat pelanggaran HAM di satu pihak, takut terkena bias kekerasan dan tindakan anarkistis di pihak lain. Aparat keamanan, polisi, terkesan keberatan beban. RUU Keamanan Nasional ditolak. Dikhawatirkan mengembalikan rasa takut di masa Orde Baru. Sebaliknya, ketika konflik kekerasan semakin sering terjadi sporadis, bahkan massal, di saat itu kehadiran bahu-membahu aparat militer dan kepolisian merupakan keharusan.

Keamanan dan rasa aman tidak diciptakan setelah terjadi konflik. Melainkan lebih baik keamanan dan rasa aman ditunjang pula pencegahan yang berupa, antara lain, praksis pemerintahan yang prorakyat, berdialog, dan tidak membiarkan tumbuhnya bibit konflik. Begitulah eksistensi pemerintahan memperoleh legitimasi etis dan moral.

Dua tahun menuju Pemilu Presiden 2014, ketika kegemaran menyulut titik api dipakai sebagai sarana membangun kekuatan dan pengaruh, cara mengatasi dan menanganinya tak bisa lagi dengan serba tergagap-gagap, canggung, dan kedodoran. Dalam kondisi demikian, diperlukan kecepatan, ketepatan, dan ketegasan aparat keamanan yang diperteguh kehadiran pemerintahan yang berani mengambil tindakan-tindakan yang decisive. Kalau aparat keamanan tergagap-gagap, tidak mustahil konflik kekerasan meruyak. Tentu bukan itu yang kita harapkan bersama!

Posted in: Uncategorized