VERIFIKASI PARTAI POLITIK (2-HABIS) Babak Baru Penyederhanaan Sistem Kepartaian

Posted on November 6, 2012

0


Kompas-Selasa, 06 November 2012

 

Tanpa menafikan upaya sejumlah partai politik menggugat Komisi Pemilihan Umum, penyederhanaan sistem kepartaian sedikit terbayang dengan diumumkan hanya 16 parpol yang lolos verifikasi administrasi calon peserta Pemilihan Umum 2014. Minggu (28/10) malam, KPU mengumumkan pula 18 parpol lainnya yang tak memenuhi syarat untuk ke tahap verifikasi faktual.

Dengan asumsi bahwa maksimal hanya 16 parpol yang bisa ikut pemilu, jumlah itu pun tak lebih banyak ketimbang tiga pemilu sebelumnya yang dilaksanakan pasca-reformasi 1998. Peserta Pemilu 1999 mencapai 48 parpol, Pemilu 2004 ada 24 parpol, dan Pemilu 2009 melonjak lagi menjadi 38 parpol.

”Bila nantinya hasil akhir parpol peserta Pemilu 2014 memang hanya 16, itu langkah awal konsolidasi. Aneka ragam kepentingan politik dalam Pemilu 2014 akan mengerucut. Rakyat-pemilih akan lebih fokus menentukan pilihan,” kata pengajar Universitas Diponegoro, Hasyim Asya’ari.

Terfragmentasinya kekuatan politik di banyak partai kerap disebut sebagai problem besar dalam sistem presidensial Indonesia—begitu juga di sejumlah negara lain yang menganut sistem pemerintahan serupa. Tak pelak jika keinginan menyederhanakan sistem kepartaian mencuat dalam pembahasan (setiap) Undang-Undang Pemilu. Beragam varian dicoba; mulai dengan memperketat syarat pendirian parpol untuk mendapatkan status berbadan hukum maupun sebagai peserta pemilu, menciutkan daerah pemilihan (dapil), hingga peningkatan angka ambang batas perwakilan.

Upaya menciutkan dapil tak berhasil dalam pembahasan UU Pemilu lalu. Dapil anggota DPR masih 3-10 kursi, demikian pula dapil anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota masih 3-12 kursi. Upaya meningkatkan angka ambang batas perwakilan hanya bisa dari 2,5 persen menjadi 3,5 persen total suara sah nasional. Itu pun hanya berlaku untuk pemilu anggota DPR.

Praktis hanya pengetatan persyaratan parpol saja yang sejauh ini terlihat hasilnya untuk ”memangkas” jumlah partai.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ahmad Fauzi Ray Rangkuti memahami upaya penyederhanaan sistem kepartaian tersebut. Hanya saja, jangan sampai kemudian seluruh proses sengaja diarahkan secara berlebihan demi maksud mengurangi jumlah parpol tersebut. Misalnya, dalam proses verifikasi parpol sejauh ini ketertutupan KPU lumrah memunculkan pertanyaan mengenai ada tidaknya tekanan demi memangkas jumlah parpol.

Menurut pengajar politik Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, hasil verifikasi administrasi itu bisa menjadi awal yang bagus untuk penyederhanaan partai. Ujungnya, parpol yang mengikuti pemilu nanti benar-benar parpol yang punya organisasi kepartaian yang luas berskala nasional dan dalam karena memiliki ”akar” hingga ke bawah. (Sidik Pramono)