Survei Kompas, 26-28 Agustus 2013

Posted on September 19, 2013

0


Senin, 26 Agustus 2013

Suksesi 2014 Sangat Penting

Partai Politik Terus Giat Menjaring Calon Presiden

JAKARTA, KOMPAS — Suksesi presiden tahun 2014 menjadi sangat penting ketika bangsa ini memasuki era baru. Indonesia terus menjalani proses konsolidasi demokrasi, yaitu membangun institusi demokrasi yang kokoh dan menyelesaikan sejumlah masalah dalam beragam bidang kehidupan.

Pada era baru, Indonesia mesti menjadi negara yang makin kuat, berdaulat, dan bermartabat. Dalam konteks itu, Indonesia memerlukan pemimpin baru.

Pascareformasi, Indonesia selalu dirundung masalah. Politik tak melahirkan perilaku dan etika yang bermartabat, tetapi politik transaksional dan praktik oligarkis sangat menonjol. Hukum tidak hanya sulit ditegakkan, tetapi justru diselewengkan, termasuk oleh penegak hukum. Korupsi yang menjadi agenda reformasi justru berkembang makin masif di sejumlah kalangan, termasuk penyelenggara negara.

Bangsa pun mulai mengendur kohesinya ketika konflik dan kekerasan sosial jadi jalan pintas untuk memecahkan persoalan. Suksesi 2014 menjadi sangat penting karena transisional dari era lama (Orde Baru hingga Reformasi) menuju era yang benar-benar baru dengan generasi yang terlepas dari beban masa lalu.

Ketika memberikan kuliah umum pada Program Pendidikan Reguler Angkatan Ke-49, Ke-50, dan Program Pendidikan Singkat Angkatan Ke-19 Lembaga Ketahanan Nasional, pekan lalu, Wapres Boediono mengingatkan pentingnya memilih pemimpin yang mampu mengawal demokrasi Indonesia. Alasannya, proses konsolidasi demokrasi di Indonesia belum rampung.

”Pilihlah pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang mampu mengawal proses demokrasi,” kata Boediono di Istana Wapres.

Menurut Wapres, pasca-Reformasi 1998, Indonesia merampungkan masa transisi yang berat, yang kemudian memasuki era konsolidasi. Pada era konsolidasi itu, berlangsung pembangunan pilar-pilar demokrasi sehingga diperlukan orang-orang yang mau ikut membangun institusi demokrasi dan mengawal aturan main institusi demokrasi. Konsolidasi tidak akan berhasil jika semua orang berlomba-lomba ingin mempunyai posisi. Hal itu perlu diperhitungkan saat Indonesia memilih pemimpin.

Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi menciptakan kader pemimpin nasional, menjadi tugas partai politik mencari pemimpin baru yang bisa memimpin Indonesia di era baru.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya, terus mencari sosok pemimpin nasional yang bervisi mengembangkan Indonesia menjadi negara berdaulat dan bermartabat. ”Capres (calon presiden) yang ideal adalah figur yang punya track record (rekam jejak) positif sebagai pemimpin publik dan politik. Sosok itu harus mampu menghadirkan kembali kepercayaan publik dan kebanggaan kepada NKRI,” kata Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid, di Jakarta.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga berupaya bisa melahirkan pemimpin baru. Bagi PDI-P, kata Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo, kepemimpinan nasional setelah 2014 merupakan kepemimpinan transisional, perpaduan antara sosok yang memegang teguh prinsip dan sosok yang mampu mengelola pemerintahan.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang Sahar L Hasan, figur pemimpin ke depan adalah yang tidak mewarisi sifat, cara kerja, dan pola presiden-presiden sebelumnya. ”Memilih presiden juga dengan menerapkan prinsip organisasi modern. Tidak merangkap jabatan di sana-sini, tidak mengutamakan urusan partai dibandingkan urusan negara,” ujarnya.

Bursa capres

Hingga Minggu (25/8), parpol terus giat menjaring capres, seperti dilakukan tim konvensi Partai Demokrat. PDI-P juga tengah menyiapkan rapat kerja nasional meskipun kemungkinan belum akan menyebut nama capresnya.

Hingga kini nama-nama yang beredar di publik masih berkutat pada nama-nama yang beredar beberapa tahun ini, antara lain Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Surya Paloh, Rhoma Irama, Wiranto, Dahlan Iskan, Hidayat Nur Wahid, Sultan Hamengku Buwono X, Hatta Rajasa, Anies Baswedan, Suryadharma Ali, Ani Yudhoyono, Sri Mulyani, Yusril Ihza Mahendra, Pramono Edhi Wibowo, dan Sutiyoso.

Namun, nama yang santer disebut belakangan ini adalah Joko Widodo (Jokowi), Gubernur DKI Jakarta. Dalam sejumlah survei, nama Jokowi unggul di antara tokoh-tokoh yang telah menasional lebih dahulu. Jokowi dikenal sebagai tokoh daerah (Wali Kota Solo) yang menunjukkan kerja baik dan positif sehingga mampu memenangi pilkada Jakarta melawan pasangan petahana.

Belum setahun, kinerja Jokowi memperlihatkan gebrakan signifikan, antara lain penertiban kawasan Tanah Abang, penataan Waduk Pluit, juga rumah deret. Tak mengherankan, kinerja Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, diapresiasi publik.

Berdasarkan survei Litbang Kompas (Desember 2013-Juni 2013), peningkatan elektabilitas Jokowi hampir 100 persen (dari 17,7 persen menjadi 32,5 persen). Dengan gaya kepemimpinan yang genuine dan tidak artifisial, serta gaya kerja yang blusukan, membuat Jokowi makin mampu menyedot perhatian publik. Sosok Jokowi seakan menjadi antitesis tipikal pemimpin saat ini yang lebih banyak berurusan dalam soal pencitraan, yang justru membuat publik kecewa.

Menurut Tjahjo, kemunculan Jokowi adalah bagian dari kaderisasi yang dilakukan partainya. PDI-P selalu berusaha mengusung kader muda yang dinilai berkualitas untuk menduduki jabatan penting, seperti kepala daerah. PDI-P juga tak segan mengusung sosok luar yang punya kesamaan cita-cita dan ideologi. ”Itu kami lakukan sebagai bagian dari upaya melahirkan pemimpin baru,” kata Tjahjo.

Hasil survei ditanggapi beragam oleh para petinggi parpol. Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Yusuf Kartanegara mengakui, masyarakat mendambakan figur capres yang merakyat seperti figur Jokowi.

Menurut Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy, ”Survei hari ini memang Jokowi teratas. Namun, masih terlalu pagi disimpulkan, mengingat survei itu secara alamiah akan naik-turun, dan waktunya masih satu tahun lagi.”

Hasil survei yang tinggi, menurut Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan, justru harus mawas diri. Jika menunjukkan elektabilitas parpol sangat tinggi, lebih sulit mempertahankan daripada meningkatkan.

Terkait dengan hasil survei Kompas yang menempatkan Prabowo di urutan ke-2, Sekjen Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani mengatakan, Gerindra merasa memang posisi Prabowo belum maksimal sebab semua caleg Gerindra belum bergerak maksimal.

Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Thohari mengatakan, Partai Golkar memandang hasil survei tentang capres itu penting, tetapi temporer. Partai Golkar tetap mengampanyekan capres yang diusung, Aburizal Bakrie.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengatakan, PAN sudah menetapkan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai capres, tetapi bisa saja nanti Hatta diminta menjadi calon wakil presiden, berkoalisi dengan parpol lain. Ini dilakukan jika perolehan suara atau kursi PAN dalam pemilu legislatif tak cukup untuk mengusung capres-cawapres sendiri. (IAM/ANA/FER/ATO/NTA/UTI/OSA/INA/NWO/SSD)

Image

**

Image

Selasa, 27 Agustus 2013

Suara Parpol Terdongkrak

Joko Widodo: Urusan Saya Jakarta

JAKARTA, KOMPAS — Tokoh yang digadang-gadang sebagai kandidat presiden pada Pemilihan Umum Presiden 2014 juga memberi kontribusi terdongkraknya suara partai politik. Jika elektabilitas dan popularitas tokoh tersebut tinggi, hal itu bisa memengaruhi elektabilitas parpol.

Salah satu yang paling mencolok adalah popularitas dan elektabilitas Joko Widodo (Jokowi), yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebagaimana terekam dalam sejumlah survei, termasuk hasil survei Kompas.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Tubagus Hasanuddin, Senin (26/8), mengatakan, dalam sejumlah survei, elektabilitas PDI-P terus meningkat. Selain karena mesin parpol terus bergerak, faktor Jokowi tidak dimungkiri turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan elektabilitas parpol.

Korelasi antara peningkatan elektabilitas Jokowi dan elektabilitas parpol itu, ujar Hasanuddin, terlihat pada perolehan suara calon PDI-P di sejumlah pilkada gubernur. Elektabilitas PDI-P di daerah juga meningkat. Ia mencontohkan, hasil survei elektabilitas PDI-P di Jawa Barat per 22 Juli lalu menempati posisi teratas dengan 19,7 persen. Di tingkat nasional, diperkirakan elektabilitas PDI-P menyentuh 20 persen.

Begitu juga dengan popularitas Prabowo Subianto terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengapresiasi hasil survei dan merasa yakin sosok Prabowo mendapat tempat di masyarakat. ”Memang Jokowi mendapat tempat teratas karena gencarnya pemberitaan media dan kinerja yang dinilai positif. Meski demikian, konstelasi capres-cawapres masih ditentukan hasil Pemilu Legislatif 2014,” kata Fadli Zon.

Dia yakin posisi Prabowo sudah masuk lima besar dan terus menanjak naik. Pada posisi lima besar, saat itu barulah Partai Gerindra mencalonkan Prabowo. Dia mengakui, survei bisa menjadi indikator dalam periode waktu tertentu dan menjadi semacam snapshot terhadap tokoh-tokoh yang dimunculkan. Fadli Zon berharap jumlah parliamentary threshold (PT) dapat dijadikan acuan parpol mengajukan capres dan cawapres. Fadli Zon menambahkan, sikap PDI-P juga belum jelas mencalonkan siapa sebagai capres-cawapres pada 2014.

Partai Demokrat saat ini justru turun setelah sejumlah kadernya terjerat kasus korupsi dan penurunan citra pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terlebih SBY tidak bisa lagi menjadi capres. Menurut Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan, kalaupun sosok sebagai capres itu mendongkrak elektabilitas parpol, hal itu memang sangat diharapkan. Namun, yang terpenting tetaplah tanggung jawab parpol untuk menghadirkan sosok pemimpin yang pada akhirnya dikembalikan kepada rakyat.

”Berulang kali survei dilakukan, termasuk terhadap partai politik. Semua survei selalu kami jadikan bahan introspeksi diri.” katanya. Partai Demokrat kini sedang melakukan proses konvensi pencalonan presiden. ”Ini adalah salah satu strategi, tetapi strategi ini sesungguhnya ingin mempersembahkan kepada rakyat tentang sosok pemimpin masa depan,” lanjutnya.

Wakil Sekjen Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Didi Apriadi sepakat bahwa PT menjadi dasar mengajukan capres-cawapres. Dinamika politik terus berkembang dan posisi Hanura juga merambat naik. ”Survei internal Hanura membuktikan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo masuk lima besar. Kader Hanura solid karena jelas siapa yang diajukan dan tak ada perbedaan capres-cawapres karena berasal dari satu partai,” katanya.

Sosok atau figur memang terasa penting, apalagi memiliki rekam jejak positif. ”Figur Jokowi itu menjungkirbalikkan paradigma yang dijadikan politisi dan pejabat saat ini, yaitu menjual pencitraan hanya dengan pencitraan,” kata pengamat politisi dari Centre for Strategic and International Studies, J Kristiadi. ”Dia berani mengeksekusi sesuatu yang menurut orang lain mustahil dilakukan,” ujarnya.

Pengajar Filsafat di STF Driyarkara, Mudji Sutrisno, mengatakan, figur Jokowi mampu mendekonstruksi paradigma dan formalitas pejabat negara dan politisi. ”Figur Jokowi mampu memanusiakan manusia. Ia mau mendengarkan yang menjadi keinginan masyarakat,” katanya.

Namun, sosok Jokowi bergantung pada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri karena parpol yang mengusung capres. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mengatur calon perseorangan. Pihak yang berhak mengusung capres-cawapres adalah parpol atau gabungan parpol yang memenuhi persyaratan tertentu.

”Jokowi memang teratas dalam survei, tetapi masalahnya capres dan cawapres itu harus diusung parpol. Jadi, walaupun populer, kalau tidak ada partai yang mengusung, ya tidak bisa jadi capres,” kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo.

Pengajar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengingatkan, PDI-P harus siap dan rela mencermati fenomena Jokowi yang antara lain terlihat di survei. Sejumlah langkah harus disiapkan sejak sekarang. Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, ”Kami selalu mencermati hasil survei terkait dengan elektabilitas capres. Namun, pengambilan keputusan politik PDI-P tak hanya berdasarkan survei.”

PAN malah sudah berkomunikasi dengan Jokowi meski telah menetapkan Hatta Rajasa sebagai capres. ”Tapi, baru sebatas silaturahim,” tuturnya. Pasalnya, Jokowi adalah kader PDI-P. Etikanya, PAN harus meminta izin kepada PDI-P dan Megawati jika ingin mengajak Jokowi. PAN juga menjalin komunikasi dengan bakal capres dan parpol lain.

Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, tidak mau diganggu soal survei capres 2014. Jokowi berkali-kali mengatakan ingin berkonsentrasi mengurusi Jakarta. ”Jangan ganggu konsentrasi kerja saya sebagai gubernur. Kalau urusan politik, silakan tanya ke Ibu Ketua Umum (PDI-P),” kata Jokowi.

”Saya enggak mengerti kenapa begitu (hasil survei). Yang saya lakukan yang memang harus saya lakukan. Itu saja,” ujarnya. Jika hasil survei itu ditanyakan, kata Jokowi, dirinya tidak bisa memberi jawaban. ”Yang (bisa) jawab masyarakat, masak yang jawab saya. Karena, saya kira, yang merasakan, yang melihat, dan yang menilai, saya kira masyarakat. Semua kembali ke masyarakat,” ungkapnya lagi.

Ditanya tentang Indonesia ke depan, Jokowi mengatakan, ”Urusan saya Jakarta, kok ditanya Indonesia. Kalau tanyanya urusan Jakarta, saya jawab. Kalau tanya urusan Indonesia, tanya ke yang lain, jangan tanya saya.” (WHY/ONG/FER/NTA/NDY/NWO/OSA/IAM/SON/RIK)

Image

**

Rabu, 28 Agustus 2013

Kalkulasi Politik Berubah

JAKARTA, KOMPAS —  Kemunculan Joko Widodo dengan elektabilitas tertinggi dibandingkan dengan sosok lain diperkirakan makin menghidupkan persaingan dalam bursa calon presiden tahun 2014. Apalagi sejumlah partai politik tetap ingin mengajukan calon sendiri. Namun, fenomena Joko Widodo membuat kalkulasi politik berubah.

Dalam survei Kompas, elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) paling tinggi, di atas Prabowo Su- bianto, Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie. Jokowi pun diyakini paling berpeluang memenangi Pemilihan Umum Presiden 2014.

Bursa calon presiden (capres) tampaknya makin dinamis, termasuk dengan saling mengawinkan pasangan untuk mencapai elektabilitas tinggi. Sampai saat ini, walaupun masih banyak yang menunggu hasil pemilu legislatif, sejumlah parpol bertekad tetap mengusung calon sendiri, seperti Prabowo (Gerindra), Aburizal Bakrie (Golkar), Hatta Rajasa (PAN), Wiranto-Hary Tanoesoedibjo (Hanura).

Fenomena Jokowi juga menjungkalkan konstelasi politik lama yang persiapannya sudah dirintis sejak 2009. Direktur Riset Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, tokoh-tokoh lama, seperti Prabowo dan Aburizal, harus berhitung ulang menghadapi fenomena itu. Semua pihak sedang menunggu tiga hal yang kemungkinan bisa terjadi. ”Pertama, berharap PDI-P tidak ajukan Jokowi agar kekuatan semua pihak kembali lagi pada titik nol,” katanya.

Kedua, kompetitor Jokowi bisa berkoalisi dengan Jokowi, entah bagaimana negosiasinya. Skenario ketiga, pada titik ekstrem, kubu non-Jokowi bisa punya satu semangat untuk menjegal Jokowi secara bersama-sama agar kekuatan Jokowi bisa diimbangi.

”Mereka pasti akan berhitung dengan variabel Jokowi ini, entah melawan, menjatuhkan, atau bergabung,” kata Yunarto, Selasa (27/8). Siapa pun yang akan menjegal atau mengajak Jokowi tetap punya peluang mencapai titik kulminasi, tetapi bedanya saat ini momentum sedang berada di tangan Jokowi.

Namun, parpol lain juga terus bergerak. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa partainya mengamati lima hingga delapan sosok sebagai calon wakil presiden. Dari nama-nama itu, umumnya bukan orang partai dan dua sampai tiga orang adalah perempuan.

”Kongres Luar Biasa Partai Gerindra pada Februari 2012 memutuskan Prabowo Subianto sebagai capres dan memberi amanat kepada Prabowo untuk mengambil keputusan tentang calon wakil presiden yang akan mendampingi. Meski punya kewenangan penuh, Prabowo biasanya selalu minta pertimbangan kami. Saat ini, kami dalam proses komunikasi dengan lima hingga delapan nama calon wakil presiden itu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Fungsionaris PAN, Teguh Juwarno, juga menegaskan, hasil survei Kompas menjadi lecutan bagi kader untuk memperoleh hasil terbaik dalam pemilu legislatif. PAN juga tetap akan mengusung Ketua Umum Hatta Rajasa sebagai capres meski tidak masuk lima besar.

Namun, PAN terus berupaya mendorong peningkatan popularitas serta elektabilitas Hatta, antara lain menyosialisasikan keberhasilan Hatta sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.

Jadi, PDI-P pun sebaiknya memastikan Jokowi sebagai kandidat presiden menjelang pemilu legislatif sehingga elektabilitas PDI-P dapat ditingkatkan. Hasil survei itu harus dipertimbangkan betul-betul oleh PDI-P. Kalau salah menentukan, itu justru bisa menurunkan elektabilitas PDI-P,” kata pakar hukum tata negara Saldi Isra.

Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan memperhatikan momen yang tepat untuk mengumumkan capres, termasuk cawapres. ”Momentum menentukan capres menjadi strategi dan kebijakan partai,” katanya. Untuk itu, diperlukan telaah mendalam. Dinamika politik perlu diperhatikan. Perlu dipertimbangkan pula, yaitu cawapres yang akan dipilih.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut baik dan siap mendampingi Jokowi sebagai capres ataupun cawapres jika hal itu bisa membawa manfaat bagi rakyat dan negara. Namun, semua itu berpulang pada kehendak PDI-P yang akan mengusungnya, dan pilihan rakyat itu sendiri. ”Bagi saya, hanya satu, selama bisa bermanfaat bagi rakyat dan negara, saya siap melaksanakannya jika bersama Pak Jokowi,” ujarnya.

Menurut Kalla, Jokowi adalah sosok yang didorongnya saat akan menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun lalu. ”Jokowi sosok yang memiliki kepribadian baik, punya kemampuan, bisa mengambil keputusan dan memenuhi aspirasi rakyat. Lebih penting lagi, jika saya bersama Jokowi, ada yang bilang, itu sebuah harmoni, antara perwakilan Jawa dan luar Jawa,” lanjutnya.

Bagi Tjahjo, PDI-P sangat memperhitungkan hasil-hasil survei yang dilakukan secara independen. PDI-P juga perlu mendengarkan aspirasi masyarakat. ”Saya tidak bisa men-declare ya atau tidak. Perlu dilihat dinamika politik,” kata Tjahjo ketika ditanya apakah PDI-P mengumumkan Jokowi sebagai capres menjelang pemilu legislatif.

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, R Siti Zuhro, mengatakan, PDI-P perlu mempertimbangkan Jokowi, tetapi perlu dikalkulasi serius karena PDI-P juga harus menghitung keberlanjutan politik dinasti yang selama ini melekat pada sosok Megawati.

”Lampu belum hijau, tetapi sudah mulai kuning. Ada kalkulasi politik yang harus dipertimbangkan PDI-P. Tak tertutup kemungkinan, pada akhirnya partai ini akan mengajukan Jokowi sebagai capres,” katanya. (AMR/NTA/FER/NWO/HAR/IAM)

**

Senin, 26 Agustus 2013

Survei Kompas (1)

Jokowi, Penanda Baru Politik

Pengantar: Perhelatan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun depan banyak dipandang sebagai sebuah tonggak penting perjalanan demokrasi negeri ini. Suksesi tahun 2014 menjadi titik signifikan memasuki era baru. Litbang ”Kompas” menyelenggarakan sejumlah survei nasional untuk menjajaki aspirasi munculnya pemimpin nasional 2014. Hasil survei tersebut akan diturunkan dalam tiga tulisan selama tiga hari ke depan.

Melesatnya popularitas Joko Widodo (Jokowi) dibandingkan dengan sosok lainnya mengindikasikan kian menguatnya tuntutan masyarakat terhadap kehadiran generasi kepemimpinan politik nasional baru yang tidak bersifat artifisial.

Kesimpulan demikian tampak dari dua hasil survei opini publik yang dilakukan secara berkala (longitudinal survey), terhadap 1.400 responden—calon pemilih dalam Pemilu 2014—yang terpilih secara acak di 33 provinsi.

Hasil survei menunjukkan, semakin besar proporsi calon pemilih yang jelas menyatakan pilihannya terhadap sosok pemimpin nasional yang mereka kehendaki. Sebaliknya, semakin kecil proporsi calon pemilih yang belum menyatakan pilihan dan semakin kecil pula proporsi calon pemilih yang enggan menjawab (menganggap rahasia) siapa sosok calon presiden yang ia harapkan memimpin negeri ini.

Besarnya proporsi pemilih yang sudah memiliki preferensi terhadap sosok calon presiden secara signifikan hanya bertumpu pada lima nama: Joko Widodo, Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Megawati Soekarnoputri, dan Jusuf Kalla. Pada survei terakhir (Juni 2013), lima sosok itu mampu menguasai dua pertiga responden. Sisanya (18,2 persen) tersebar pada 16 sosok calon presiden lainnya.

Dibandingkan dengan survei pada Desember 2012, ruang gerak penguasaan ke-16 sosok ”papan bawah” popularitas ini relatif stagnan, yang menandakan kecilnya peluang lonjakan mobilitas setiap sosok ke papan atas (lihat Grafik).

Dari kelima sosok yang berada pada papan atas popularitas capres, kemunculan Jokowi sebagai generasi baru dalam panggung pencarian sosok pemimpin nasional menarik dicermati. Ia langsung menempati posisi teratas dengan selisih yang terpaut cukup jauh dengan keempat calon lain yang namanya sudah menasional selama ini.

Saat ini, tingkat keterpilihan Jokowi mencapai 32,5 persen. Proporsi itu meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tingkat keterpilihannya pada Desember 2012. Di sisi lain, tingkat penolakan responden terhadap dirinya tampak minim dan semakin kecil. Dari seluruh responden, yang secara ekstrem tidak menghendaki dirinya menjadi presiden hanya di bawah 5 persen.

Sebaliknya, saat ini basis dukungan terhadap Jokowi makin luas. Ia makin diminati oleh beragam kalangan, baik dari sisi demografi, sosial ekonomi, maupun latar belakang politik pemilih. Dari sisi demografi, misalnya, dukungan dari kalangan beragam usia, jenis kelamin, ataupun domisili responden Jawa maupun luar Jawa bertumpu kepadanya. Sosoknya juga populer tidak hanya bagi kalangan ekonomi bawah, tetapi juga kalangan menengah hingga atas. Ia pun diminati oleh beragam latar belakang pemilih partai politik, tidak hanya tersekat pada para simpatisan PDI Perjuangan, partai tempatnya bernaung.

Bagi responden pendukungnya, paduan antara karakteristik persona yang dimiliki dan kompetensi yang ditunjukkan Jokowi selama ini menjadi alasan utama mereka menyandarkan pilihan. Ketulusan, kepolosan, dan kesederhanaan yang ditunjukkan Jokowi menjadi modal kepribadian yang memikat publik. Sisi kepribadian tersebut berpadu dengan kompetensi yang ditunjukkan selama ini dalam langkah politiknya. Ia tidak bersifat elitis, gemar turun langsung memotret persoalan. Sebagai pemimpin lokal, ia produktif mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mencoba konsisten menyelesaikan permasalahan. Paduan antara sosok kepribadian dan tindakannya yang dinilai publik tidak artifisial ini mendapatkan tempat yang tepat di saat bangsa tengah merindukannya.

Karakter dan kompetensi Jokowi, sosok generasi baru dalam panggung politik nasional, sekaligus menjadi diferensiasi dirinya ketimbang capres lain pilihan responden. Jika mengamati hasil survei, dukungan terhadap Prabowo, Aburizal, Megawati, dan Jusuf Kalla sejauh ini masih berkutat dan terpilah-pilah pada kalangan terbatas saja.

Dukungan terhadap Prabowo, misalnya, belum merata. Dari kedua hasil survei, memang tampak ada peningkatan dukungan kepada Prabowo, meski belum terlalu drastis. Namun, sejauh ini peningkatan dukungan itu belum menyentuh setiap latar belakang sosial, ekonomi, maupun politik responden. Dukungan kepadanya masih tampak dominan pada mereka yang berjenis kelamin laki-laki dan mayoritas simpatisan Gerindra. Bagi para pemilihnya, modal kepribadian seperti karakter ketegasan dan kegagahan yang menjadi daya pikat paling menonjol dimiliki Prabowo.

Sejauh ini basis dukungan publik kepada Aburizal juga masih bertumpu pada para simpatisan Golkar. Dua hasil survei memang menunjukkan adanya peningkatan dukungan terhadap dirinya. Namun, di sisi lain terjadi pula peningkatan penolakan responden yang sangat signifikan. Alasan terbesar masih berputar pada kasus Lapindo dan anggapan kurang keberpihakan kepada rakyat. Sebaliknya, bagi para pendukungnya, sosok Aburizal diidentikkan positif sebagai sosok pengusaha kaya yang kerap turun langsung membantu masyarakat.

Keterbatasan dukungan publik juga tampak pada Megawati dan Jusuf Kalla. Terhadap Megawati, umpamanya, mayoritas hanya oleh simpatisan PDI-P. Resistensi terhadap dirinya pun tampak besar dengan alasan hasil kepemimpinannya di masa lampau dan faktor jenis kelamin. Sementara dukungan terhadap Jusuf Kalla masih didominasi responden dari luar Jawa dan berlatar belakang simpatisan Golkar.

(Bestian Nainggolan/ Litbang Kompas)

**

Selasa, 27 Agustus 2013

Survei Kompas (2)

Sosok Selamatkan Partai

Oleh: Bestian Nainggolan

Keberadaan sosok sejauh ini masih menjadi kekuatan terbesar dalam peningkatan ataupun penurunan popularitas partai politik. Kuat atau lemahnya peran sosok tersebut mengubah konfigurasi penguasaan parpol saat ini. Indikasi semacam itu tampak dari perbandingan dua hasil survei opini publik Kompas, yang menghimpun 1.400 responden calon pemilih dalam Pemilu 2014 di 33 provinsi.

Hasil kedua survei tersebut menunjukkan ada perubahan konfigurasi penguasaan calon pemilih oleh parpol. Perubahan konfigurasi popularitas parpol itu sangat terkait erat dengan keberadaan dan kiprah sosok-sosok yang ada dalam parpol. Dalam hal ini, parpol yang memiliki sosok populer dan positif dipandang publik akan menuai dukungan. Sebaliknya, jika tidak memiliki sosok yang diandalkan atau memiliki sosok yang kurang berkenan di mata publik, parpol cenderung tidak bergerak atau justru makin resistan.

Peningkatan popularitas parpol yang sangat signifikan terjadi pada PDI-P. Saat ini, popularitas PDI-P melesat, mendudukkannya di posisi puncak, diminati 23,6 persen responden. Pada survei enam bulan sebelumnya, Desember 2012, PDI-P meraih 13,3 persen dan masih bersaing ketat dengan Partai Golkar (Lihat Grafik).

Peningkatan popularitas yang juga signifikan terjadi pada Partai Gerindra. Popularitas parpol itu meningkat dua kali lipat. Jika pada survei Desember calon pemilih Gerindra sebanyak 6,7 persen, enam bulan kemudian melonjak menjadi 13,6 persen. Dengan proporsi yang diraihnya itu, Gerindra masuk parpol papan atas perolehan dukungan sekaligus mengancam posisi parpol papan atas yang lain, seperti Partai Demokrat.

Keberadaan sosok Joko Widodo dan Prabowo Subianto terkait erat dengan peningkatan popularitas kedua partai tersebut. Joko Widodo—yang dalam hasil survei ini juga tercatat sebagai tokoh paling populer, meraup dukungan hingga 32,5 persen responden—berhasil mentransformasikan sosok dirinya yang positif di mata masyarakat sebagai ikon yang positif pula bagi PDI-P. Begitu pun Prabowo Subianto, di mata masyarakat yang identik dengan Gerindra. Tingginya popularitas Prabowo dengan sendirinya melambungkan popularitas Gerindra.

Hasil survei menunjukkan, pesona kedua sosok tersebut juga mampu memengaruhi calon pemilih yang belum menentukan partai pilihan. Terbukti, dari perbandingan kedua hasil survei ini. Pada survei Juni, masih tercatat 36,3 persen responden yang belum menentukan parpol yang menjadi pilihan mereka. Namun, pada survei enam bulan kemudian, jumlah kelompok ini menurun, tinggal 13,4 persen.

Perubahan pola penyikapan politik responden ini didasarkan pada keyakinan mereka terhadap nilai positif yang dimiliki kedua sosok. Joko Widodo dikenal dengan kepribadian, sikap ataupun gaya berpolitik, dan kinerjanya dalam pengelolaan kota Jakarta, terbukti mampu memikat bagian terbesar publik. Prabowo Subianto dinilai sebagai sosok tegas dan berkepribadian kuat, juga dinilai positif oleh responden.

Berbeda dengan beberapa parpol lain yang tidak memiliki atau punya sosok, tetapi belum mampu mendongkrak popularitas parpolnya. Partai Golkar, misalnya, merupakan salah satu parpol yang sudah mengusung ketua umumnya, Aburizal Bakrie. Pada survei sebelumnya, Golkar bertengger di posisi atas.

Namun, kini langkah penguasaan pengaruhnya di mata publik relatif stagnan. Sekalipun Aburizal Bakrie sudah secara tegas mengajukan diri sebagai calon presiden dari Golkar serta secara intensif mengenalkan diri dan programnya kepada masyarakat, sejauh ini hanya berbuah pada peningkatan elektabilitas dirinya dari 5,9 persen menjadi 8,8 persen. Sementara popularitas Golkar saat ini sebesar 16 persen responden, yang tidak jauh berbeda dengan kondisi enam bulan lalu.

Begitu pun parpol-parpol yang menurut hasil survei menduduki papan tengah atau papan bawah. Keberadaan ketua umum atau sosok yang bergabung pada partai tersebut belum banyak memberikan dampak peningkatan popularitas. Baik PAN, PPP, PKB, atau Nasdem sebagai pendatang baru maupun Hanura yang mendapatkan dukungan sosok baru, sepanjang enam bulan terakhir, posisi parpolnya relatif stagnan, tidak menunjukkan peningkatan.

Jika ditelusuri, bagi mayoritas responden survei, persoalan keberadaan dan citra sosok ini pula yang menjadi faktor pembentuk utama penolakan mereka terhadap parpol. Kondisi demikian tampak nyata pada Partai Demokrat dan PKS. Terhadap Partai Demokrat, misalnya, selain hasil survei menunjukkan posisi keterpilihan partai pemenang Pemilu 2009 ini anjlok (keterpilihan hanya 9,3 persen) pada Desember 2012, juga menunjukkan sebagai parpol yang paling tinggi resistansinya. Saat itu, 12,2 persen responden yang paling tidak menginginkan parpol ini memenangi Pemilu 2014.

Prahara parpol yang menyeret para petinggi parpol hingga ketua umum dalam tuntutan kasus-kasus korupsi menjadi alasan utama responden menolak parpol ini. Kini 16,1 responden tidak ingin parpol itu menang pemilu.

Jika Partai Demokrat terus-menerus berkutat dengan peningkatan resistansi publik, PKS justru enam bulan terakhir ini menghadapi lonjakan sentimen negatif. Pada survei Desember 2012, masih teramat minim penolakan responden terhadap parpol ini. Kini PKS bersama Demokrat menjadi parpol yang terbesar tingkat penolakan respondennya. Ini juga akibat keterlibatan sosok pimpinan parpol dalam perkara korupsi.

Dalam jangka pendek, peran sosok dapat saja memberikan kontribusi penentu kemenangan partai politik. Namun, ketergantungan kepada sosok pun dapat pula menjadi candu yang memandulkan fungsi partai.

(Litbang Kompas)

Image

**

Rabu, 28 Agustus 2013

Survei Kompas (3-Habis)

Jika Jokowi Tidak Maju Jadi Capres?

Oleh: BAMBANG SETIAWAN

Joko Widodo menjadi sosok penentu yang akan memainkan peranan dominan dalam percaturan Pemilihan Umum 2014, baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Namun, apakah realitas politik akan memosisikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden?

Dengan mempelajari dua kali survei kepemimpinan yang dilakukan Litbang Kompas, Desember 2012 dan Juni 2013, sulit menafikan kemunculan Joko Widodo (Jokowi) menjadi sosok yang dominan dalam wacana Pemilu 2014. Popularitas Jokowi untuk terpilih menjadi presiden jauh melampaui tokoh lainnya sekalipun ia belum menyatakan kesediaan mencalonkan diri.

Jika dilihat berdasarkan pertumbuhan basis massa (sebuah elemen penting dalam menduga tren kekuatan kandidat), hanya ada dua tokoh yang berpeluang besar menjadi presiden mendatang: Jokowi dan Prabowo Subianto. Survei menunjukkan, peningkatan popularitas keduanya linear dengan peningkatan perolehan partai politik. Adapun dukungan kepada tokoh dan partai lainnya relatif stagnan.

Dukungan terhadap Jokowi naik sebesar 14,8 persen selama enam bulan dan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga naik 10,3 persen. Demikian juga dengan Prabowo, popularitasnya meningkat sebesar 1,8 persen dan dukungan kepada Partai Gerindra naik 6,9 persen selama enam bulan.

Sementara itu, meski popularitas Aburizal Bakrie (ARB) juga menunjukkan gejala naik, suara Partai Golkar cenderung stagnan, bahkan penolakan terhadap ARB menguat.

Melihat tren yang terjadi, sulit mengingkari bahwa Jokowi telah menjadi ”berkah” bagi PDI-P. Jika dicalonkan partai itu, kemungkinan besar Jokowi akan menjadi presiden mendatang dan PDI-P akan jadi kekuatan terbesar.

Melihat antusiasme yang tecermin dari hasil survei, per- gantian generasi kepemimpinan tampak sudah di depan mata. Namun, apakah Jokowi akan maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2014?

Inilah pertanyaan yang sulit dijawab karena proses politik dapat menghasilkan realitas berbeda. Pertama, terkait dengan kendaraan politik. Posisi Jokowi yang bukan sebagai pengambil keputusan utama (ketua partai) membuatnya sangat bergantung pada kebijakan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Jika Megawati maju sebagai capres, hampir tidak mungkin Jokowi maju meskipun dengan kendaraan partai lain mengingat kesantunan politik yang selama ini dijaganya.

Kemungkinan bagi Megawati untuk menggandeng Jokowi sebagai calon wakil presiden, meskipun terbuka peluang untuk menang, tidak terlalu menguntungkan Jokowi. Selain menepiskan terjadinya koalisi, terserapnya Jokowi ke dalam pekerjaan wakil presiden (wapres) akan mengurangi aksinya di panggung riil yang selama ini melesatkan popularitasnya. Dengan melihat kecenderungan ini, tampaknya pilihan untuk tetap menjadi Gubernur DKI akan dipertahankan, kecuali ada tekanan politik.

Bagi Megawati, tanpa didampingi Jokowi, tampaknya akan sulit memenangi pilpres meskipun suara untuk partainya naik signifikan. Resistansi masyarakat yang cukup tinggi terhadap Megawati akan menjadi batu sandungan terberat.

Jika Jokowi dicalonkan, peluang untuk mendapatkan dukungan terbesar, secara matematis, adalah ketika dipasangkan dengan Prabowo. Namun, resistansi yang membesar dapat menjadi hambatan bagi keduanya. Potensi dukungan yang membesar, tetapi dengan hambatan kecil, tampaknya lebih tergambar pada pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (Lihat Grafik).

Jika Jokowi tidak dicalonkan sebagai presiden atau wapres, peluang paling besar untuk menjadi presiden ada pada Prabowo. Ia hampir tidak ada hambatan kendaraan partai, kecuali harus berkoalisi untuk pencalonannya. Langkah Prabowo hanya bisa terbendung jika tidak mendapatkan koalisi.

Dengan meniadakan faktor Jokowi, yang sangat diuntungkan berikutnya adalah Aburizal Bakrie. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, peluangnya akan lebih terbuka, terlebih jika dapat menghentikan peluang lawan dengan menyatukan koalisi besar ke kubunya.

Konvensi Demokrat

Proses politik juga akan sangat ditentukan oleh hasil konvensi capres Partai Demokrat. Apabila konvensi dapat memunculkan figur yang tepat, bukan tidak mungkin pertarungan papan atas harus dikalkulasi ulang. Dari nama-nama yang diundang ikut konvensi, sejauh ini hanya mantan wapres Jusuf Kalla (JK) yang masuk dalam lima besar.

Jika Demokrat memunculkan nama JK dan berhasil mendapatkan wakil yang tepat serta mampu menghimpun sejumlah partai koalisi, pertarungan paling ketat mungkin terjadi antara JK dan Prabowo—seandainya tanpa Jokowi. Pendukung Jokowi, yang kecewa dengan tidak majunya calon yang diharapkan, besar kemungkinan mengarahkan pilihan kepada kedua sosok itu. Keduanya mewakili gambaran karakteristik pemimpin yang dibutuhkan saat ini, yakni tegas, berani, dan cepat mengatasi masalah.

Kedua nama ini juga muncul dengan kuat dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) dan wawancara mendalam terhadap kalangan akademisi, pengusaha, LSM, dan unsur pimpinan media massa yang dilakukan Litbang Kompas di 10 kota besar.

Proses politik juga akan sangat ditentukan bagaimana wacana kehadiran Jokowi ke panggung politik nasional dibentuk. Sejauh ini ada dua pandangan berbeda. Pertama, menganggap kepemimpinan Jokowi belum cukup matang. Sebaiknya membuktikan dan menuntaskan dulu problem Jakarta. Pandangan ini cenderung mengerem Jokowi untuk masuk ke dalam putaran Pemilu 2014.

Kedua, menganggap bahwa langkah-langkahnya yang hampir dua periode memimpin Solo dan hampir setahun memimpin Jakarta telah cukup membuktikan kredibilitasnya untuk maju sebagai pemimpin nasional. Mereka juga berpandangan, problem Jakarta hanya dapat diselesaikan cepat jika ia diberi kekuasaan lebih tinggi.

Pandangan cukup santer juga disuarakan kalangan luar Jawa yang menginginkan Jokowi tidak hanya menjadi milik warga Jakarta dan kapabilitasnya sebaiknya bermanfaat untuk membereskan masalah nasional. Dalam dua kali survei, gelombang yang berpijak pada pandangan kedua tampaknya kian besar. Namun, politik itu penuh dinamika, semua bisa berubah. Penentuan capres nanti masih ditentukan hasil pemilu legislatif yang akan berlangsung pada April 2014. (Litbang Kompas)

Image

Advertisements
Posted in: Uncategorized